Menghadapi Pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia dan bahkan dunia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada triwulan II-2020, BPS (2020) merilis terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -5,32. Akibatnya, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, atau 9,78 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,28 juta orang, atau naik 0,37 persen dari dari Maret 2019. Di perdesaan, jumlah orang miskin turun 0,03 persen, sedangkan di perkotaan naik 0,69 persen. 

Hal serupa terjadi dengan Nilai Tukar Petani (NTPT) yang mengalami penurunan dari 99,94 pada bulan Juli 2020 menjadi 98,64 pada bulan Agustus 2020, atau turun sebesar 1,31. Sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2020 mencapai 4,99 persen, turun 0,02 persen poin dibanding TPT Februari 2019. 

      Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.

Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

          TARGET

1. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang
2. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya
3. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitasaktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan
4. Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara- negara maju
5. Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama
6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih
7. Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak
8. Mellindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting
9. Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal
10. Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan melauskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua

• Meningkatkan Bantuan untuk Perdagangan (Aid for Trade) untuk negara-negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terintegrasi yang Diperluas untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan bagi Negara-negara Kurang Berkembang
• Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global bagi angkatan kerja muda dan mengimplementasikan Pakta Kerja Global milik Organisasi Buruh Internasional (ILO)